hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia. 1. hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia

Prasarana, sarana dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 2. memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! 2. 3. Karena implementasi bentuk dan arah kebijakan mengenal masing-masing 11 jenis kewenangan itu sepenuhnya berada pada jajaran aparat birokrasi daerah (pegawai. 4. ( Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang hambatan otonomi daerah yang ada di dalam BMP MKDU4111) Jawab: Yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Hambatan manusiawi. Laica, 2007. Faktor peralatan : sarana pendukung agar terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan pengganti untuk membangun kehidupan yang layak. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Perbedaan Konsep Dalam perbincangan otonomi daerah,terdapat. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut” RRC : 9. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. unsur–unsur kelembagaan yang ada. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. 124 prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, Pemberdayaan dan Partisipasi. Tanpa sumber daya yang cukup, daerah akan kesulitan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Sebagian besar dinas di daerah selaku pelaksana teknis urusan otonomi daerah belum didukung dengan renstra yang memiliki logframe yang baik yang memuat. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab 3. 1. terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. A. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah (Silalahi, et al, 1995:12) : 1. Diantara factor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta kerersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut. Namun, terkadang terdapat. Lancar dan. METODE Metode yang digunakan dala penelitian ini yaitu menggunakan meode penelitian kualitatifAnggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. Faktor eksternal, dipengaruhi oleh dorongan internasional. 4. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah Abstract Regional autonomy is a form of democracy given by the Central Government to the Regional Government to manage their own household by. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019. Faktor penghambat pelaksanaan Otonomi Desa adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan 31Ibid. Empat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Siti Zuhro, salah satu Peneliti Utama Lembaga Ilmu. Segala sesuatu biasanya akan berubah, demikian pula apa yang dihadapi oleh sebuah organisasi, baik perubahan itu berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain, 1) Perbedaan paradigma otonomi daerah. Dalam otonomi daerah terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Faktor penghambat dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah : Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya manusia ( SDM ) yang tinggi, sehingga memerlukan bantuan dari daerah yang lain. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan. A. Sarana dan Prasarana Dalam hal ini sering terjadi terbatasnya sarana yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa terutama pelayanan masyarakat. 23), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target. Maksud dari manusia pelaksana ini adalah seorang pemimpin daerah yaitu. I. Ag Disusun Oleh: Suci Hanifa 1111046100021 Sabrina Fitria 1111046100103 Niswah Mutiah 1111046100113 PERBANKAN SYARIAH 6 C FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. No 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerataan pendapatan. Demikianlah penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai konflik antarbudaya. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita. apa hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang di sebabkan oleh faktor manusia ? 18. berjalan semau gue, apa saja yang dilakukan oleh daerah, tidak lagi perlu untuk meminta fatwa dari. Akibatnya, terjadi perebutan urusan antartingkatan pemerintahan dengan justifikasinya masing-masing yang bermuara pada terlantarnya pelayanan masyarakat. Beberapa hambatan ini bukan hanya datang dari pemerintahan itu sendiri melainkan justru juga datang dari masyarakat. Modul MKDU 4111 Modul 9 Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi. 2. Adapun dasar-dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA ANALISA ARTIKEL OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Danang Kusuma NIM : 1431140042 Kelas : MI-1D PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2014 Artikel Asli PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DI BALI. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2021 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia 1 Lihat jawaban Iklan. No. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang. 1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. FATOR YANG BERPENGARUH DALAM OTONOMI DAERAH. Tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam ( SDA ) yang tinggi, sehingga sulit mendapatkan pemasukan kas daerah dari. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. ”. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kenekaragaman daerah. Peningkatan kinerja yang ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia, 2. Yoyon Bahtiar Irianto, M. unsur–unsur kelembagaan yang ada. serta masyarakat dalam rangka mengernbangkan dan memajukan daerahnya. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih keropos. 0. Dalam upaya pemekaran provinsi dan. penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Agar mampu mengurai kembali maka harus diketahui dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. pemerintah pusat tidak mau lagi mengurusi. Tuntutan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No. 2 Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hambatan – hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Disebabkan Oleh Faktor Manusia - Nama : Jurusan Ikhlas Wd Putra : S1 Manajemen Mata Pelajaran : Pendidikan Soal 2 (skor 25) Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP MKDU4111) Penyebab munculnya berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pernyatan di atas yaitu: 1) Konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau. Oct 22, 2017 · A. b. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu : Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Menurut Tap MPRI RI No. Mar 20, 2018 · Undang-Undang No. Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Soal 2 Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Jawab : Masalah yang dihadapi dalam desentralisasi danotonomi daerah adalah. Belanja atau pengeluaran dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan kemampuan pendapatannya serta didukung oleh pembiayaan yang sehat. Tidak berkesinambungan kerja ini dapat terjadi jika kepala daerah kurang teliti dalam memutuskan atau mengambil langkah sehingga. Abstract. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan misi yang telah. Utamakan jawaban hasil pemikiran. UU Nomor 32 Tahun 2004, dapat ditemukan esensi dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah yang didasarkan pada filosofi “Keanekaragaman dalam kesatuan, sebagai kontra konsep dari filisofi“ keseragaman yang digunakan oleh UU Nomor 5 tahun 1974. A. PERINGATAN: Silakan jadikan referensi saja. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sudah banyak yang dicapai, namun amsih banyak hal yang belum bisa. 3. Standar SIK belum ada sampai saat. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala. Down to Earth Nr 46 Agustus 2000. Faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Hambatan-. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu :. Structure c. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Jun 1, 2012 · Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. Selain itu harus adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah pegawai yang. JAKARTA – Otonomi daerah merupakan hak,. Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta. Terdapat kelompok yang menafsirkan otonomi sebagai kemerdekaan atau kebebasan dalam segala urusan yang sekaligus menjadi hak daerah. • Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan. MANUSIA PELAKSANA KEUANGAN DAERAH PERALATAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : Manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. XV/MPR/1998. pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan “Gaji” DPRD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan(Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang otonomi daerah yang ada dalam BMP MKDU4111) Jawab : - Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu (kaho, 2002:60): a) Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai kelanjutan dari agenda reformasi politik yang digulirkan tahun 1998, harus diakui belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1) Keuangan Daerah harus cukup dan baik; 2) Manusia Pelaksananya harus baik; 3) Peralatannya harus cukup. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik, seperti terjadinya gempa bumi, angina topan, banjir besar, dan lain-lain mungkin menyebabkan. Strategi pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:43) mengemukakan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : Enabling, adalah menciptakan sesuatu yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan pengenalan bahwa seiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Deddy Pandji Santosa, M. keberhasilan pelaksanaan otonom daerah. Sebelum membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terlebih dahulu dipaparkan. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya masih banyak kekurangan. 7 %âãÏÓ 1451 0 obj > endobj 1525 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[4B7165FE73140E45B1695766DF856C84>6F2AA57BC764D04D9D41A3B72489F62E>]/Index[1451 198]/Info. Intelektualisme , materialisme, humanisme. Siregar, Faris. Ringkasan: . Oleh karena itu, Indonesia mempunyai gagasan tentang otonomi. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Hatta membentuk manusia susila dan demokrat yang. UU No. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok. Dia menekankan dengan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan desentralisasi dan otda, bukan berarti riwayat desentralisasi dan otda berakhir. yang besar. NIT otonomi daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam konteks negara federasi, sedangkan pasca revolusi otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan. p. August 2021 · Journal Philosophy of Law. Pengertian Kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya. Tidak berkesinambungan kerja ini dapat terjadi jika kepala daerah kurang teliti dalam memutuskan atau mengambil langkah sehingga menyebabkan adanya. B. Ini memungkinkan terjadi dikarenakan adanya berbagai “kepentingan” para actor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan. 7 Sehingga terjadi perubahan yang drastis terhadap kewenangan dan fungsi DPRD. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Otonomi daerah dipandang perlu dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam dan luar negeri, serta tantangan persaingan global. Sistem pemerintahan desentralisasi yang kita coba kembangkan mulai 1 Januari 2001, kini telah layu sebelum berkembang. Indonesia merupakan negara kepualaian dengan jumlah lebih dari 17. 000 yang sudah cukup dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 0. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah. Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak 1999. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keperdulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di daerah karena yang tahu apa yang di butuhkan dan di inginkan oleh masyarakat di daerah adalah orang-orang dari daerah itu sendiri, sehingga sangatlah pas jika otonomi daaerah di lakukan di negaraDari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! (Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang pelaksanaan otonomi yang ada di BMP MKDU4111) Berikut analisis faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, yaitu :utuh idealnya pelaksanaan dalam otonomi daerah yang luas haruslah mempuai suatu . Otonomi Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dapat merusak integritas dan efektivitas otonomi daerah (Lubis & Muhson,. Oleh sebab itu, dengan melihat tantangan, pertanyaannya bagaimana menanggulanginnya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti: 1. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. Kemampuan yang harus dikembangkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Memberikan otonomi daerah berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, serta mendorong aktifitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri (sampai ke daerah terkecil dalam sitem pemerintahan yaitu desa atau nama lainnnya). Mengatasi krisis 1997. May 20, 2021 · Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum Nasional, serta demi keutuhan Bangsa. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Faktor penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah salah satunya kesenjangan antardaerah. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu- Mar 17, 2011 · Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik, seperti terjadinya gempa bumi, angina topan, banjir besar, dan lain-lain mungkin menyebabkan bahwa masyarakat. oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. b. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. Faktor Manusia Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Pemda tersebut antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen dan Kota Yogyakarta. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1. pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanankan pemerintahanya guna memaksimalkan setiap potensi baik SDM dan SDA yang dimiliki oleh suatu daerah agar. 1. Laica, 2007. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Dengan demikian otonomi pendidikan hendaknya terlaksana seiring berjalannya otonomi daerah yang. H. Menganalisa perilaku peternak sapi potong 2. Rifi Rivani Radiansyah1. Hambatan-hambatan ini dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang sebenarnya. Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. 4. Dan peran seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang benar sangat dibutuhkan. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Support Ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah : 1. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang menjadi subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah (2005) 1. 32 841. rini473 rini473 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan. 000 yang sudah cukup dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 1rb+. Iberamsyah, bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan kepemimpinan kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur (Oleh karena itu, daerah perlu mempersiapkan pemimpin yang visioner, berkarakter, inovatif dan.